Abstrak
Pemerintah Kota Tegal melakukan kajian pembentukan dua perangkat daerah baru, yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKAR), sebagai bagian dari upaya penataan organisasi perangkat daerah agar lebih efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Laporan akhir ini memuat hasil feasibility study yang mengacu pada landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 beserta perubahannya, serta Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur DAMKAR.
Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan BPD didorong oleh kebutuhan meningkatkan kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah yang belum optimal. Berdasarkan perhitungan faktor umum dan teknis, BPD termasuk tipe B, dengan beban kerja cukup berat. Namun, jumlah ASN yang tersedia masih terbatas, sehingga dibutuhkan mutasi atau perekrutan baru, serta penyediaan sarana-prasarana berupa gedung kantor, meubelair, perangkat IT, dan kendaraan operasional.
Sementara itu, pembentukan DAMKAR didasarkan pada urgensi peningkatan layanan penanggulangan kebakaran, penyelamatan, serta mitigasi bencana perkotaan. Berdasarkan penilaian tipologi, DAMKAR Kota Tegal dikategorikan tipe C sesuai Permendagri 16/2020. Ketersediaan ASN saat ini hanya 10 orang, jauh dari kebutuhan ideal sekitar 120 orang. Sarana prasarana juga belum memadai, termasuk keterbatasan armada dan peralatan pemadaman untuk gedung bertingkat. Dengan demikian, penguatan kelembagaan, penambahan personil, dan pengadaan fasilitas secara bertahap menjadi prioritas utama.
Secara keseluruhan, kajian ini menyimpulkan bahwa pembentukan BPD dan DAMKAR Kota Tegal layak dilaksanakan dengan catatan adanya dukungan kebijakan, penganggaran, serta perencanaan sumber daya manusia yang matang. Rekomendasi utama meliputi perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016, pemetaan ulang OPD, serta strategi pemenuhan sarana, prasarana, dan personil. Dengan pembentukan dua perangkat daerah baru ini, diharapkan tata kelola pendapatan daerah dan penanggulangan kebakaran di Kota Tegal dapat berjalan lebih optimal dan profesional